Jalan Dakwah Ini Masih Panjang, Bekerja dan Berjuanglah Terus sehingga Kembali Kepada Alloh SWT dengan Kemuliaan. ASSALAAMU'ALAIKUM SELAMAT DATANG DI PUSAT INFORMASI DPC PKS PANCORANMAS DEPOK, UNTUK INFORMASI DAN BERITA DARI ANDA SILAKAN KE 08179194441.

Lorem

Silakan ketik nama, email/ web (jika ada) lalu ketik saran, ide, berita dari anda pada kotak dibawah ini
ShoutMix chat widget
Arsip Komentar Sebelumnya
Produk Unggulan Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Dapatkan Kopi Radix dan produk HPA lainnya di: 1.Natura Health Center,Depok 2.Klinik Herbal Gunung Putri, Bogor 3.Gd HPA depok, Perkantoran Mall Depok 4.Klinik Baitu Syifa, Condet Jaktim 5.ITC Depok, Ground Floor 6.Toko Buku Iltizam,Depok

INFO HALAL

Studi Islam Online

Terapi Herba dan Konsultasi Online

INFO BISNIS

DEPOK NEW RELEASE

PKS up to date information portal

Our Blogger Templates

Minggu, 28 Maret 2010

Training Citizen Jounalism

Training Citizens Journalism
Pembicara: Misroji Salgan (Pemred Riliskan.com)
dihadiri perwakilan dari seluruh DPRa di Kecamatan Panmas.
Hadir pula Aleg DPRD Depok yaitu Bapak Abdul Ghofar Lc

Sarasehan Usaha Kader DPC PKS Pancoranmas

Sarasehan usaha di kantor DPC PKS Panmas. Semoga realisasi asosiasi entrepreneur di tingkat DPC PKS Panmas akan segera launching.

Minggu, 21 Maret 2010

Hasil Survei: Nurmahudi 22%, BK 12%

Meski Pilkada Depok baru akan digelar pada Oktober 2010, namun sejumlah lembaga survei telah melakukan penelitian. Seperti Depok Unite yang gelar survei dengan sistem multi stage random di tiap kelurahan. Pengambilan sample diambil sejak 19-21 februari 2010. Hasilnya hampir 50% warga depok belum tentukan pilihan untuk walikota Depok periode 2011-2016. Dari hal survei tersebut peta dukungan warga Depok menunjukkan Nurmahmudi yang saat ini masih menjabat Walikota Depok meraih dukungan terbesar daripada para pesaingya. Ketua umum Depok Unite Torben Rando Oroh, mengatakan dari hasil survei yg dilakukan Nurmahmudi raih 22%. kemudian diikuti mantan walikota Badrul Kamal sekitar 13 %. Bila dibatasi hanya 3 calon maka Nurmahudi akan raih dukungan 29%. Hal itu, lanjut Torben, dtambah dg duk pks. PKS solid kalo calon lain spt naming Bothin dari Golkar dan Agung Witjaksana dari Demokrat cukup solid tapi tdk sekuat PKS. disarikan dari Monde
Sebelumnya:




    PKS Umumkan Calon Walikota Depok

    Berbeda dengan Partai Demokrat (PD) yang akan umumkan jago pilkada-nya pada Mei 2010, PKS justru lebih cepat yaitu awal April.
    Menurut ketua DPD PKS Depok, Mujtahid Rahman Yadi, kepastian deklarasi bakal calon (balon) walikota Depok dari PKS berdasarkan kabar dari DPP PKS. Info dari DPP "..tunggu dua pekan lagi.." ujar nya keMonde kemarin.
    Meski demikian, Yadi belum mengetahui apakah sinyal itu menandakan hasil akhir dari keputusan DPP. selain nama Nurmahmudi Ismail dan Prihandoko ada nama lain yaitu Musoli.
    Jika sudah menemukan calon walikota, tugas DPD selanjutnya adalah mencari sosok pendamping (Waskil walikota), kata Yadi. Kemungkinan pendamping walikota berasal dari luar partai masih bisa terjadi bagi siapapun yang melakukan komunikasi politik, tambahnya. Namun Yadi lebih menginginkan kalau wakil walikota diambil dari hasil koalisi dengan parpol lain yang saat ini masih dilakukan. Disarikan dari Monde.

    Sebelumnya:
    Hasil Survei Nurmahudi 22%, BK 12%

    Kamis, 11 Maret 2010

    Soal Barter Kasus, PKS Tagih Data ICW

    "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?"  Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak habis pikir melihat Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut adanya potensi barter kasus antara pemerintah dengan partai-partai terkait kasus Bank Century. PKS, salah satu partai yang dituding ICW, mempertanyakan faktualitas data yang dimiliki ICW.  "Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, via telepon kepada detikcom, Minggu (7/3/2010).  Menurut Luthfi, seharusnya ICW menggunakan data yang valid sebelum mengemukakan sesuatu. Apalagi Luthfi berkeyakinan apa yang dilakukan Pansus Angket Century sudah maksimal tanpa tendensi kepentingan.  "Itu logikanya Saya tidak mengerti, sebenarnya Pansus kan sudah selesai dan sudah diketok palu," jelas Luthfi.  Mengenai dugaan kepemilikan Letter of Credit (L/C) fiktif oleh salah seorang politisi PKS yang juga ada dalam data ICW, Luthfi menyebut hal itu tidak ada kaitannya dengan institusi.  "PKS tidak memncampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi. Masing-masing ada solusinya sendiri-sendiri," terangnya.  Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan cara 'barter' perkara. ICW menuding tujuh kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Angket Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.  Tujuh kasus ini yakni masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugaaan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut denga Ketua Pansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yg menyeret nama ZEM dimana PPATK menemukan adanya 137 transver valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator pantia angket MIS, kasus pembunuhan HAM Munir yang melibatkan Partai Gerindra, dan ada pula kasus HAM Timtim yang terkait dengan Ketua Umum Hanura.

    Mahfudz Siddiq: Tak Ada Alasan Sri Mulyani Diboikot

    "Dan saya kira DPR harus juga mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Machfud

    Jakarta, RMOL. Ketua DPP PKS Machfud Siddiq menegaskan tidak ada alasan bagi DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembahasan APBN untuk tahun 2010 ini.

    “Ya , pemboikotan itu tidak ada alasannnya. Dan saya kira DPR harus juga mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata Machfud kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 10/3).

    Bekas pimpinan Pansus Centurygate ini mengakui Sri Mulyani memiliki persoalan dengan skandal Bank Century. Tapi, dalam pembahasan APBN, Sri Mulyani sebagai penanggung jawab. Dia menambahkan, selama ini pembahasan APBN juga melibatkan lintas sektor departemen, seperti Bappenas

    Dari itu, ia meminta kawan-kawannya yang ada di DPR bisa memilih mana persoalan hukum, politik dan yang mana persoalan kepentingan negara.

    “Nggak perlu ada boikot. Ini kepentingan bangsa. Jangan sampai gara-gara (boikot), program pemerintah tidak jalan,” pungkasnya. [zul] Rakyat Merdeka
     
    Berita terkait :
     

    Rabu, 10 Maret 2010

    Desak Direshuffle, PKS Merasa Tak Berkoalisi dengan PAN


    Jakarta, RMOL. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa partainya tidak berkoalisi dengan PAN.

    “PKS merasa tidak berkoalisi dengan PAN. PKS hanya berkoalisi dengan Demokrat, khususnya dengan Pak SBY,” kata Hidayat Nurwahid.

    Hal ini ditegaskannya, saat Rakyat Merdeka Online meminta tanggapan atas desakan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Idrus Sahab agar menteri-menteri dari PKS di-reshuffle karena tidak komitmen terhadap koalisi.

    Sejauh ini, lanjut Hidayat, komunikasi antara PKS dan Demokrat, begitu juga komunikasi antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin berjalan baik.

    Untuk itu, dia meminta sesama partai tidak saling mengomentari apa yang menjadi pihan masing-masing partai. Ditambahkan Hidayat, setiap partai memiliki kekhasan masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, PKS, Golkar, dan PPP, berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, dan PKB dalam menyikapi skandal Bank Century. Tiga partai pertama, berpendapat kebijakan bailout bermasalah dan harus diproses secara hukum. Berbeda dengan tiga partai kedua, yang tidak menganggapnya bermasalah. [zul]

    Presiden PKS Tak Mau Ikut Campur Urusan L/C Misbakhun

    Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.

    "PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).

    Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.

    "Masing-masing ada solusinya sendiri-sendiri. PKS tidak menjadikan masalah pribadi sebagai pengambilan keputusan di organisasi," terang Luthfi.

    Misbakhun adalah komisaris PT SPI. PT SPI diduga memiliki L/C bodong Bank Century. Misbakhun mengakui membuat kesepakatan L/C dengan Bank Century untuk mengimpor bahan baku perusahaannya dari produsen luar negeri. PT SPI menggunakan kapal tanker untuk agunan L/C ini.

    Saat ini Bea dan Cukai tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen ekspor dan impor PT SPI. Tujuannya untuk memastikan tidak ada masalah dalam impor kondensat PT SPI dari PT Grains Industrial Singapura. (van/iy)

    Berita Terkait:
    Misbakhun: Presiden Tidak Sedang Membicarakan Saya
    Misbakun: "Lucu, Andi Arief minta saya non aktif"
    Misbakhun: Masyarakat harus waspada. Saya akan laporkan hari ini ke Polda tentang pencemaran nama baik saya
    MISBAKHUN: ANDI ARIEF "CEMEN":
    ANIS MATTA: "Tuduhan terhadap Mukhammad Misbakhun merupakan bagian dari tekanan..."
    Presiden PKS: Tak ada barter hasil Pansus-Misbakhun

    carousel

    PERSEMBAHAN UNTUK PARA PEMBELA KEADILAN

    Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

    Followers